BANGGAI – Ragam persoalan di Kabupaten Banggai disuarakan oleh wakil rakyat saat rapat Paripurna Raperda RPJPD pada Senin (10/6/2024). Bahkan dokumen Raperda RPJPD juga menjadi sorotan tajam oleh Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan umum.
Sebanyak 21 poin tertuang dalam pandangan Fraksi yang di Ketuai I Putu Gumi, tidak hanya menyoal urusan pertanian yang mengalami kelangkaan pupuk subsisdi, gagal panen sampai pada urusan ketahanan pangan Kabupaten Banggai kian menurun.
Sorotan Fraksi PDI Perjuangan juga dialamatkan ke urusan perdagangan, pariwisata, Kelautan dan Perikanan sampai pada pajak retribusi yang tidak capai target.
Sekaitan dengan kondisi pertanian di Kabupaten Bangai, meski banggai salah satu daerah yang dijuluki sebagai lumbung beras di Sulawesi Tengah, namun Fraksi PDI Perjuangan menyebut, kondisi petani padi dan jagung sangatlah susah memperoleh pupuk bersubsidi. Sementara pupuk yang banyak tersedia hanya pupuk non subsidi dengan harga yang mahal. Mahalnya pupuk non subsidi dapat berpengaruh pada keuntungan petani.
Disisi lain, pembagian pupuk subsidi kepada petani tidak sesuai. Dalam perhektar yang seharusnya menerima pupuk sebanyak 8 sak kini berkurang menjadi 3 – 4 sak persekali musim panen. Kondisi lainnya petani mengalami gagal panen akibat lambatnya aliran air pada saluran irigasi yang berdampak pada bergesernya jadwal musim panen di saat musim penghujan, padi terendam, rusak dan kerugian besar bagi petani.
Kondisi lain, petani sawit juga sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah daerah, seperti bantuan dalam bentuk bibit, sebab kini telah ada DBH yang bersumber dari sektor sawit.
Meski mendapat julukan sebagai lumbung beras, pada persoalan ketersediaan ketahanan pangan kabupaten banggai kian menurun sejak tahun 2021 hingga sekarang. Sebagaimana data yang disajikan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).
“Petani padi gagal panen yang bedampak pada ketersediaan pangan semakin turun,” kata juru bicara Farasi PDIP, Siti Aria Nurhaeningsih.
Pada persoalan Kelautan dan Perikanan, Fraksi PDP juga menyorot tidak adanya penjelasan konsep merawat dan melestraikan laut Kabupaten Banggai, agar terjaga biota lautnya yang menjadi sumber penghasilan masyarakat nelayan. Kondisi pesir pantai kabupaten banggai banyak tercemar sampah, masih sering terjadinya tindakan illegal Fising (pengeboman dan pembiusan), illegal fishing sangat merusak biota laut dan terumbu karang yang mengagkibatkan pada penghasilan nelayan tradisional semakin menurun.
Pada sektor pariwisata, Objek wisata di Kabupaten Banggai terkenal akan destinasi yang indah dan elok namun perlu perawatan rawat dengan baik. Destinasi wisata yang dikelolah dengan baik, akan menghasilkan PAD yang maksimal sehingganya kedepan bisa terbangun infrastruktur yang lebih menarik para wisatawan lokal dan luar.
Menyoal kondisi Perdagangan di Kabupaten Banggai, pada urusan ini menyusahkan masyarakat umum, salah satunya adalah penjualan BBM Subsidi bio Solar, petani kesulitan memperoleh BBM hal itu disebabkan adanya dugaan penimbunan BBM oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobil Hilux, Pick Up mengangkut puluhan jeriken berisi BBM Solar di waktu tengah malam.
Adanya dugaan penimbunan BBM, mengakibatkan para petani kesulitan. Kesulitan petani terasa pada saat masuk musim panen dan musim tanam. BBM solar sangat dibutuhkan untuk kebutuhan kendaraan yang menggunakan mesin Diesel, seperti trakctor, mesin panen, pengilingan padi.
Pada urusan pajak retibusi, Fraksi PDI Perjuanga menyebut, selama ini pajak dan retribusi belum pernah mencapai target. Perlu dilakukan uji petik oleh dinas terkait kepada pelaku usaha rumah makan dan hotel. Pada bulan mei, DPRD menerima data pajak yang baru mencapai 16,90%, yang harusnya saat itu sudah 25%. (AL)
