BANGGAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai kembali mengusulkan program cetak sawah rakyat atau cetak sawah baru pada tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, luas lahan yang diusulkan mencapai 241 hektar.
Usulan tersebut diajukan langsung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada April 2026, usai menghadiri pelantikan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang dihadiri sejumlah kepala daerah.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Banggai, Fadli Salawali mengatakan, usulan tersebut telah mendapat respons dari Kementerian Pertanian.
“Luasan yang diusulkan sebanyak 241 hektar dan itu telah direspon oleh Kementerian Pertanian,” terang Fadli.
Ia menjelaskan, lokasi cetak sawah baru tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Toili Barat, Toili Jaya dan Batui.
“Untuk Batui Selatan kemungkinan lanjutan,” katanya.
Fadli mengungkapkan, pola pengerjaan cetak sawah baru kali ini berbeda dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan sistem swakelola tipe II, maka pada program tahun 2026 mekanismenya tidak lagi menggunakan pola tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses pendampingan.
Sebelumnya, usulan tersebut juga telah disampaikan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebelum diteruskan ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
“Prosedur usulan itu harus melalui Dinas TPH Provinsi lalu masuk ke BRMP kemudian dilanjutkan ke Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian,” jelasnya.
Menurut Fadli, dari tahapan itulah nantinya diketahui apakah usulan tersebut mendapat persetujuan atau tidak dari pemerintah pusat.
“Pada intinya usulan itu sudah kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain program cetak sawah baru, Kementerian Pertanian juga telah merealisasikan sejumlah bantuan untuk Kabupaten Banggai melalui dana tugas pembantuan tahun 2026.
Bantuan tersebut meliputi rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 15 unit, bangunan konservasi dam parit (damprot) sebanyak 9 unit, serta bantuan irigasi per pompaan sebanyak 25 unit.
Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi nantinya tersebar di Kecamatan Toili, Toili Barat dan Toili Jaya.
“Untuk volume kegiatan belum dipastikan karena kegiatan ini bersifat swakelola dan masih menunggu RAB,” terang Fadli.
Sementara itu, bantuan bangunan konservasi damprot diprioritaskan untuk mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan dan program cetak sawah baru.
“Bangunan ini diperuntukkan mendukung komoditas tanaman pangan. Begitu juga bantuan per pompaan yang dikhususkan untuk mendukung komoditas padi,” urainya.
Fadli menambahkan, upaya memperoleh bantuan tersebut dilakukan melalui koordinasi berjenjang antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
“Pada intinya Bupati melobi langsung ke pusat, sementara dinas ke provinsi. Dari sejumlah usulan itu, kecuali bantuan pompa yang tidak masuk ke BRMP,” pungkasnya
