BANGGAI KEPULAUAN – Meski diguyur hujan warga Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan tetap antusias mengikuti kampanye dialogis pasangan calon Bupati Yutdam Mudin dan calon Wakil Bupati Tamin Djopau, Sabtu (05/10/2024) malam.
Kandidat nomor urut 2 Yutdam – Tamin bersama Tim Pemenangan Koalisi Kabangkitan Nuarani anak daerah (Pau Lipu) disambut riang gembira oleh warga. Beberapa warga diberikan kesempatan berdialog langsung dan menyampaikan keluhan meraka ke kandidat nomor urut dua.
Adapun keluahan warga diantaranya, persoalan serius yang dialama warga selama ini adalah air bersih. “Selama ini bertahun-tahun, kami hanya menikmati air galian sumur,” ungkap salah seorang warga.
Mantan anggota BPPD menambahkan, selain air, pelayanan litrik yang tidak maksimal juga menjadi persoalan serius. Masyarakat Bobu yang sekira 75 persen adalah nelayan menjadi kesulitan.
Warga berharap ketika Yutdam – Tamin terpilih memimpin Banggai Kepulauan kedepan agar dapat memerphatikan kondisi air bersih serta listrik dan infrastruktur lainnya untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat di desa mereka.
Harapan kami insaya allah calon bupati dan wakil bupati bila terpili nanti bersama DPRD harus betul-betul memperbaiki daerah ini dengan bergandengan tangan untuk memperbaiki daerah ini, harus memperhatikan kesejahteraan rakya, agar kami benar-benar dinikmati,” pungkasnya.
Calon Bupati Yutdam Mudin, menyampaikan, persoalan air bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak hanya di Desa Bobu, banyak kecamatan lain juga mengalami kondisi yang sama. Yutdam berjanji, jika dirinya terpilih nanti, Ia, bersama wakilnya Tamin Djopa akan memprioritas persoalan air bersih dan sanitasi.
“Kita akan duduk bersama seluruh stoke holder berkerjasama dengan DPRD untuk bagaiman mnegatasi persoalan air bersih. Masalah air ini mulai dari Bulagi, Totikum Selatan, Tinangkung Utara, Tinangking Selatan dan sejumlah kecamatn lain,” ungkap Yutdam.
Persoalan air bersih di Banggai Kepulauan masih diantervensi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. olehnya kebijakan anggaran melalaui APBN dan PABN provinsi.
“Anggaran untuk proyek air saat ini adalah anggaran pemerintah Pusat, begitu juga dengan penetapan wilayah tidak selalu adil karena kadang ada intervensi dari oknum ataupun kelompok yang mengutamakan kepentingan sehingga permintaan masyarakat itu terbaikn,” terang Yutdam. **
