BANGGAI KEPULAUAN – Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Provinsi se Sulteng dilaksanakan di Kabupaten Banggai selama empat hari, sejak tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2024 tinggal menghitung hari.
Momentum terbesar Gerejawi umat Nasrani se Sulteng ini disambut dengan kegembiraan oleh umat Kristiani, khususnya khusus penggiat dan pecinta paduan suara. Namun, berbeda halnya dengan peserta Pesparawi asal Kabupaten Banggai Kepulauan yang ikut berlomba diberbagai hadiah lomba dan telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, terancam gagal ikut kegiatan tahunan karena terkendala anggaran.
“Salah satu faktor penyebab minimnya anggaran yang tersedia itu, disebabkan alokasi anggaran di Pemda Banggai Kepulauan tidak tersedia. Sementara dan yang terkumpul dari swadaya masyarakat tidak mencukupi kebutuhan mereka” demikian pernyataan Ketua LPPD Kabupaten Bangkep Delmard Siako.
Delmard menuturkan padahal mengusulkan telah mengajukan proposal anggaran untuk kegiatan keagamaan salah satunya adalah kegiatan Pesparawi. Usulan yang diajukan mengalami beberapakali perubahan bahkan usulan anggaran ikut dikurangi.
“Usulan anggaranya dan dengan beberapa pertimbangan telah mengalami 2 kali revisi hingga terpangkas lebih dari sebagian namun angka tersebut tidak juga tersedia” ungkap Delmard
Delmar juga mengatakan, pengurus LPPD dan Tokoh Gereja pernah berdialog langsung dengan PJ. Bupati Bangkep Iksan Basir, dalam pertemuan itu, Bupati berjanji akan memfasilitasi pendanaan tersebut. “Saat kami konfirmasi kembali dananya tidak ada, dan kami meminta untuk mencoba sendiri,” terang Delmard
Tokoh muda gereja Irwanto Diasa juga sangat menyesalkan persoalan tidak tersedianya porsi anggaran di Pemda Bangkep.
Menurutnya alokasi anggaran Keumatan ini seharusnya menjadi penganggaran rutin tahunan yang harus masuk dalam postur APBD seperti halnya alokasi Anggaran MTQ dan dan kegiatan keagamaan lainnya.
“Seperti halnya saudara kami umat Muslim yang angkanya bisa miliaran dan selalu ready terserah mo Porsinya Profesional 50:50 atau kalaupun secara proporsional ya sesuai dengan jumlah statistik Umat 42% berbanding 58% supaya kita ini sama-sama merasakan sebagai pemilik sah Banggai Kepulauan tapi kalu bagini apa mo dikata ,” ucap Irwan
Irwan berharap, agar persoalan ini tidak mengundang multi persepsi.
“Karena langkah administrasi dan dialogis sudah sangat maksimal tetapi tidak menghasilkan hasil dengan waktu yang semakin singkat maka Pengurus LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah) se Bangkep, Tokoh Gereja dan Perwakilan Umat berencana melakukan unjuk rasa di Ibukota sebagai Ekspresi Kekecewaan” tutup Irwan. **
