BANGGAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai kembali meraih penghargaan kategori terbaik II Pembagunan Daerah dan pernghargaan lain berupa bantuan keuangan ratusan juta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah Tahun 2024.
Bantuan Keuangan senilai Rp.200 Juta dari Pemprov Sulteng merupakan hasil penilaian kinerja Pemda dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting terintegritas Tahun 2024.
Dua penghargaan itu diterima langsung Bupati Amirudin saat menghadiri pada kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Provinsi Sulteng Tahun 2025 – 2045 yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulteng di Palu, Kamis (18/4/2024).
Bantuan Keuangan senilai Rp.200 Juta dari Pemprov Sulteng merupakan hasil penilaian kinerja Pemda dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting terintegritas Tahun 2024
Musrenbang RKPD yang dihadiri langsung bupati banggai adalah komitmen terhadap proses perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan serta berkolaborasi untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulteng.
“Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen RKPD dan RPJPD yang kuat dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi pedoman bagi implementasi kebijakan pembangunan di masa mendatang” ungkap Bupati Amirudin
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Tengah.
Musrenbang RKPD dan RPJPD di hadiri Plh.Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.
Hiras Maurits dalam sambutannya mengatakan pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai integral dari pembangunan nasional.
Gubernur Rusdy Mastura, dalam sambutannya menyampaikan RKPD Tahun 2025 dengan mengangkat tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”. dengan enam agenda yang menjadi prioritas, yakni,
1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan,
2. Mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditi lainnya,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah,
4. Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan,
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah,
6. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah. **
