BANGGAI – Rapat gabungan Komisi DPRD Banggai bersama Pemda membahas status warga Tanjung Sari, pada Senin (27/2/2023) sore berlangsung alot.
Perwakilan warga tidak hanya mempertanyakan bantuan dan status mereka, tapi juga menyoal pemutusan jaringan air bersih dan meteran listirik yang raib pasca eksekusi.
warga menyebut, petugas PDAM tidak hanya memutus jaringan tapi juga mengintimidasi beberapa warga.
Warga menyebut, persoalan meteran listrik yang raib pasca eksekusi, kini mereka harus membayar kembali biaya pemasangan meteran baru sekira Rp.1.000.000,.
Rapat dengar pendapat (RDP) di pimpin Wakil Ketua II DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang, menyampaikan persoalan pemutusan jaringan air bersih oleh PDAM diminta ke Asisten II Setda Banggai, Ferlin Monggesan, untuk segera mencarikan solusi dengan menggelar pertemuan bersama PDAM Banggai.
“Soal pemutusan air kami minta Asisten II agar mengundang PDAM untuk mencarikan solusi, PDAM kan milik pemda juga,” kata Samsul Bahri Mang.
Sementara itu Ketua Komisi I Irwanto Kulap meminta kepada PLN Luwuk, agar mencarikan solusi kaitan dengan keluhan soal pemasangan jaringan listrik. Mengintat masyarakat tanjung merupakan korban dari kecelakaan hukum.
“Mohon PLN memberi solusi soal biaya pasang baru, misalnya membayar dengan cara cicil atau bagaiamana,” saran Irwanto.
Pihak PDAM melalui perwakilannya membatah adanya intimidasi yang di lakukan oleh PDAM saat melakukan penertiban.
“Kami hanya melakukan penertiban dan pendataan dan tidak ada intimidasi,” katanya’
Pendataan dan penertiban yang dilakukan petugas PDAM merupakan tindak lanjut dari keluhan beberapa warga tanjung sari. Keluhan tersebut kata dia ada sebagian warga yang membayar retribusi air sedangkan yang lain tidak membayar. (AL)
