BANGGAI – Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), studi banding ke Dinas Tanaman Pangan Horikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (20/2/2023).
Kunjungan kerja Komisi III bertujuan untuk mengetahui impelmentasi inovasi kartu tani atau Kartu Petani Sejahtera (KPS) di Kabupaten Banggai.
Kunker tersebut di pimpin Ketua Komisi III, Husain bersama tiga anggota yakni, Rafika Said, Riswan BiBBi, Yakob Banne bersama staf, rombongan diterima Kepala Bidang (Kabid) Sarana, Prasarana dan Penyuluh Karmila Moidady, bersama sejumlah kepala seksi.
Ketua Komisi III Husain dalam pertemuan menyampaikan, di pilihnya Kabupaten Banggai sebagai tempat konsultasi dikarenakan Pemda Banggai telah lama melaksanakan program kartu tani. Sedangkan Pemda Luwu Utara baru memulai.
“Mudah-mudahan dengan koordinasi ini dapat kita jadikan pengayaan dalam penerapan program kartu tani,” ungkapnya
sementara itu, Riswan BiBBi, mengatakan konsultasi kaitan kartu tani dapat menjadikan solusi untuk mengimbangi krisis pupuk subsidi yang menjadi prolem dari tahun ke tahun, utamanya kata dia ketika musim pemupukan.
“kadanga petani mengeluh seperti ada kesan kurangnya pengurusan dari Pemda, mungkin adanya kartu tani bisa menjadi efektif dalam proses penyaluran pupuk,” terangnya.
Kabid Sarana, Prasarana dan Penyuluh Karmila Moidady, mengatakan, kart tani atau KPS yang diberlakukan oleh Pemda Banggai terhadap ribuan petani di banggai merupakan hasil adopsi dari inovasi oleh Pemprov Semarang tahun 2017 yang kemudian dijadikan program oleh Kementerian Pertanian, untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan.
Manfaat dari kartu tani sebut Karmila. Petani memiliki database yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi, mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah, kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen dan menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran.
“Kartu tani dirancang secara khusus untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa,” tandasnya. (AL)
