BANGGAI — Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, S.H., menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 harus dilakukan secara cermat dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama pelayanan publik.
Efisiensi anggaran memang diperlukan, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan pos-pos belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki posisi yang berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai lembaga legislatif, DPRD menjadi salah satu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Dewan ini berbeda dengan OPD. Lembaga ini sebagai penyalur aspirasi rakyat yang senantiasa menerima aduan masyarakat,” ujar Saripudin Tjatjo, Kamis (16/4/2026).
Terkait efisiensi anggaran, ia meminta perencanaan dilakukan secara matang, terutama terhadap belanja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, efisiensi dapat diarahkan pada sejumlah pos yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, maupun pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Efisiensi anggaran harus dipikirkan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan lembaga dewan dan pelayanan publik. Kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan alat tulis kantor bisa diefisienkan. Jangan sampai mengorbankan belanja publik,” tegasnya.
Saripudin menambahkan, kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, kata dia, perlu mendapat perhatian agar kualitas layanan kepada masyarakat tidak menurun.
Ia berharap kebijakan efisiensi tidak sekadar mengurangi belanja, tetapi mampu mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. (OKN)
