BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna membahas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dibuka Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, bertempat di Hotel Estrella, Kamis (19/12/2024).
Bupati Amirudin menyampaikan FKP Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2026 adalah sarana penyampaian kebijakan prioritas Pemkab Banggai, penjaringan saran/masukan dari instansi/lembaga terkait maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan.
Ranwal RKPD fokus pada pembangunan daerah Tahun 2026 yakni; pertama, Pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Kedua, Ekonomi kerakyatan berbasis potensi, keunggulan lokal dan pemanfaatan teknologi. Tiga, Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasa. Empat, Ketahanan pangan. Lima, Investasi daerah di sektor pertambangan. Enam, Lingkungan hidup, tata ruang dan ketahanan bencana daerah. Ketujuh, Pariwisata, kebudayaan daerah dan moderasi beragama dan Delapan, Penguatan reformasi birokrasi
“Prioritas strategis yang akan dilakukan di tahun 2026, antara lain pada bidang pendidikan fokus kami adalah menyelesaikan masalah anak putus/tidak sekolah dan dewasa tidak sekolah agar mereka kembali bersekolah serta paud,” ucap Bupati Amirudin.
Selanjutnya, Bupati Amirudin mengungkapkan bahwa jaminan kesehatan masyarakat melalui penghargaan UHC diraih atas wujud nyata komitmen pemda dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Banggai.
“Cakupan kepesertaan BPJS di Kabupaten Banggai mencapai kurang lebih 97% atau setara dengan 362.450 jiwa penduduk Kabupaten Banggai. Jumlah JKN tersebut termasuk juga Jamsostek, ASN, TNI, POLRI,” ujar Bupati Banggai.
Pemerintah Kabupaten Banggai menanggung 127.943 jiwa penduduk atau 34%, porsi ini terbanyak dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya dibanding yang ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Selain itu, untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Banggai, fokus kami memberikan pendidikan vokasi kepada pencari kerja dan calon wirausaha baru,” tutur Bupati Amirudin.
Beliau mengatakan, hal ini dimaksudkan agar tercipta tenaga kerja dengan keahlian sesuai kebutuhan industri/bursa lapangan kerja yang tersedia dan juga usaha-usaha baru dapat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banggai.
“Begitu juga dengan program penanggulangan kemiskinan sudah banyak yang dilakukan oleh Pemkab Banggai, melalui perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut,” tutur Bupati Amirudin.
Menurutnya, hasil angka kemiskinan Kabupaten Banggai menurun dari 6,49% atau 27.380 jiwa di tahun 2023 menjadi 6,56% atau 26.210 jiwa di tahun 2024, ini menurun sebesar 0,38% sama halnya dengan kemiskinan ekstrim Kabupaten Banggai tahun 2023 mencapai 0%.0
Untuk kewilayahan, peningkatan anggaran berbasis kewilayahan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan anggaran 5,2 Miliar untuk setiap kecamatan di tahun 2024 serta anggaran setiap kelurahan naik 86% dari tahun 2023 sebesar 350 Juta menjadi 650 Juta di tahun 2024.
“Komitmen kami akan terus konsisten dengan apa yang telah kami janjikan ke masyarakat Kabupaten Banggai dan dengan memohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, kami akan terus berupaya untuk menjadikan Kabupaten Banggai yang lebih maju, mandiri dan sejahtera,” tutup Bupati Amirudin.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai turut menyampaikan Paparan Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Proyeksi Indikator Makro Tahun 2025-2026.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ramli Tongko, S.Sos., ST., M.Si memaparkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2026.
Selain Bupati Banggai, Kepala BPS Kabupaten Banggai, dan Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, turut pula menyampaikan pokok-pokok pikiran mewakili DPRD Banggai, Wakil Ketua 1, setelah itu ditutup dengan diskusi dan penandatanganan Berita Acara.
Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi profesi, perwakilan lembaga adat, hingga jajaran pejabat daerah.
Acara ini juga merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
Dengan partisipasi semua pihak, RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mewujudkan Kabupaten Banggai yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
