BANGGAI – DPRD Kabupaten Banggai akan melakukan koordinasi bersama eksekutif membahas soal dana rapat yang mencapai lebih dari 30 Miliar dan belanja baju pegawai yang mencapai miliaran rupiah.
Koordinasi itu yang nantinya dilakukan para wakil rakyat itu, menyikapi satu dari sembilan poin tuntutan aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Banggai, Senin (1/9/2025).
Respon soal tuntutan tersebut tertuang dalam rekomendasi dewan hasil pertemuan antara massa aksi dan 10 wakil rakyat yang berlangsung di ruang rapat paripurna.
Dalam rekomendasi bernomor 400.5..2.2/870.DPRD. terdapat 10 Poin yakni;
1. Menolak kebijakan tunjangan DPR RI yang berkelebihan. (saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
2. Segerah sahkan RUU perampasan aset. (saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
3. Tolak pajak 10% di Kabupaten Banggai. (saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
4. Evaluasi APBD Kabupaten Banggai (saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
5. Transparansi perumusan PERDA.(saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
6. Stop kriminalisasi terhadap Mahasiswa. (saran diterima dan akan ditindaklanjuti)
7. Tindak lanjut perusahan Sawindo meminta RDP dengan pihak terkait (PT. Sawindo dan Satgas PKA).
(saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
8. Tindak lanjuti masalah buruh yang di blacklist di Kecamatan Pagimana dan Bunta (RDP). (Saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
9. Koordinasi dengan pihak eksekutif (RDP terkait anggaran Rapat dan Baju pegawai). (Saran diterima dan akan ditindaklanjuti).
10. Pemanggilan Interpelasi akan disesuaikan dengan Tatib DPRD Kab. Banggai. (AL)
