BANGGAI – Peran masyarakat dalam memerangi korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai juga dibutuhkan sebab, korupsi tergolong bagian dari kejahatan yang luar biasa. Demikian disampaikan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka saat membuka sosialiasi anti korupsi pada Kamis (21/8/2025) pagi.
Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Bupati Amirudin Tamoreka di dampingi Wabup Furqanuddi Masulili dan Plt. Sekab Moh. Ramli Tongko.
Bupati Amirudin menyampaikan, Korupsi tergolong kejahatan luar biasa, efektifitas pemberantasan korupsi tidak hanya dengan membuat peraturan perundangan-undangan saja. Namun, yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi.
“Tanpa SDM yang baik dan Berintegritas mustahil pemberantasan korupsi bisa maksimal” ungkap Bupati Amirudin
Bupati berharap, masyarakat harus ambil bagian untuk mencegah korupsi, demikian juga kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya.
“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda atau penjara, tetapi harus didasarkan pada takut terhadap sanksi sosial, malu kepada keluarga, kepada tetangga, dan yang terpenting malu kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa” kata Bupati Amirudin
Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini.
“Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendidik. Institusi pendidikan, Keagamaan, hingga kesenian adalah bagian penting dari upaya ini. Dengan keteladanan yang baik dapat memperbaiki regulasi dan reformasi birokrasi,” cetusnya
Ia menambahkan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern, Bupati Amirudin mengaku telah memberikan kewenangan Inspektur Inspektorat Daerah untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
“Saya tahu Dinas mana saja dan semuanya. Yang memotong uang jalan, memotong perjalanan dinas, memotong uang makan, potong ini dan itu. Tolong selagi masih ada kesempatan perbaiki prilaku ini, tolong kerja yang baik, usahakan internal kita baik, karna kalau internal kita buruk berdampak juga pada penilaian kinerja kita” pesan Bupati mengingatkan.
Kegiatan sosialisasi anti korupsi dirangkaikan dengan penandatanganan Piagam Audit Intern bagian dari pemenuhan kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance, of Prevention (MCSP). MCSP, tindak lanjut dari Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Monitoring dan Evaluasi program pengendalian Gratifikasi.
Plt. Inspektur Inspektorat Banggai Syafrullah Mambuhu, menyampaikan tugas Inspektorat tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari seluruh perangkat daerah.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak bisa bekerja sendirian, tetapi perlu dukungan dari seluruh perangkat daerah. APIP melalui Clerance atau dalam menentukan terhadap pengaduan masyarakat tersebut berindikasi administrasi atau pidana,” terangnya
“APIP juga harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar di instansi masing-masing” harap Syafrullah Mambuhu
Survei Penilaian Integritas(SPI) yang dilakukan Inspektorat, dari 35 Perangkat Daerah sudah 100% yang mengirimkan data. Sementara untuk tingkat Kecamatan dari 24 baru 17 kecamatan yang mengirimkan laporan, sehingga di presentasi baru 70,83%.
“Untuk calon responden eksternal dari 16 perangkat daerah yang telah mengirimkan data sebanyak 12 atau 70%,” urai Syafrullah
Diketahui bahwa KPK telah memulai Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak awal Agustus dan berakhir pada 31 Agustus 2025.
Sosialisasi diikuti oleh para Staf Ahli dan Asisten Lingkup Setda Banggai, Kepala Perangkat Daerah, & Para Camat se Kabupaten Banggai, dengan materi meliputi, Survey Penilaian Integritas, narasumber Heni Erli Iva Afianti. Kode Etik Kepegawaian. Narasumber BKPSDM. Benturan Kepentingan. Narasumber: Gustam. Sosialisasi Gratifikasi. Narasumber: Efrayiim M.S Tumurang, SKM., MM., CGAA. Sosialisasi Saluran Pengaduan Masyarakat. Narasumber: Iskandar Mustianto, SE., M.Si. (**)
